Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) disajikan sebagai bagian dari upaya Dewan Pers menegakkan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang menyebutkan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Bangsa Indonesia berhak mengetahui sampai di mana posisi kemerdekaan pers di Indonesia, apakah berada dalam situasi yang menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, ataukah sebaliknya. Pelaksanaan survei Indeks Kemerdekaan Pers dilaksanakan untuk memotret kondisi satu tahun terakir. Misal, survei IKP tahun 2020 menggambarkan kondisi kemerdekaan pers nasional sepanjang tahun sebelumnya, yaitu sepanjang tahun 2019 (1 Januari 2019 - 31 Desember 2019). __Sumber Data__: https://data.dewanpers.or.id/ __Tahun Data__: 2016 - 2023 __Variabel__ 1. Tahun: menyatakan tahun pelaksanaan survei IKP, misal 2020 yang memotret kondisi kemerdekaan pers nasional sepanjang tahun sebelumnya, yaitu sepanjang tahun 2019. 2. Indeks: menyatakan nilai yang mewakili indeks kemerdekaan pers dengan tipe data numerik dan dihitung berdasarkan skala 1-100 3. Kategori : Kategori kondisi kemerdekaan pers berdasaekan selang nilai IKP (1-30 : Tidak Bebas; 31-55 : Kurang Bebas; 56 - 69 : Agak Bebas; 70 - 89 : Cukup Bebas; 90 - 100 : Bebas)
10 Jun 2024
Jumlah sengketa informasi publik adalah banyaknya penyelesaian sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi (diputus oleh Komisi Informasi) nonlitigasi. __Sumber Data__: https://komisiinformasi.go.id/ __Tahun Data__: 2010 - 2024 __Variabel__ 1. Tahun: menyatakan tahun pendataan sengketa informasi publik dengan tipe data numerik 2. Jumlah Register : jumlah sengketa infromasi publik yang terdata dengan tipe data numerik 3. Jumlah Penyelesaian : jumlah sengketa infromasi publik yang telah diselesaikan dengan tipe data numerik
10 Jun 2024
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah tergambar melalui hasil survei yang dilakukan kepada masyarakat. Survei dilakukan oleh Ditjen IKP Kominfo untuk memastikan informasi program prioritas pemerintah disampaikan dengan baik dan berkualitas yang diukur dari dimensi kualitas dan akses informasi. __Sumber Data__: Laporan Kinerja Ditjen IKP Tahun 2022 __Tahun Data__: 2019-2022 __Variabel__ 1. Tahun: menyatakan tahun berlangsungnya kegiatan survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dengan tipe data numerik 2. Persentase: menyatakan nilai yang mewakili Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dengan tipe data numerik dalam persentase 0-100%
20 May 2024
Regulasi dan kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan dan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Rekapitulasi data jumlah di kelompokkan per tahun mulai dari tahun 2020-2022 __Sumber Data__: Laporan Kinerja Ditjen IKP __Tahun Data__: 2020 - 2022 __Variabel__ 1. Tahun: menyatakan tahun pembuatan dokumen 2. Jumlah Dokumen/Kebijakan : menyatakan banyaknya dokumen dalam tahun tersebut
22 May 2024
Regulasi dan kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan dan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. __Sumber Data__: Laporan Kinerja Ditjen IKP __Tahun Data__: 2020 - 2022 __Variabel__ 1. Tahun: menyatakan tahun pembuatan dokumen 2. Nama Dokumen : menyatakan judul dokumen regulasi/kebijakan yang dibuat.
22 May 2024