Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) disajikan sebagai bagian dari upaya Dewan Pers menegakkan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang menyebutkan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.
Bangsa Indonesia berhak mengetahui sampai di mana posisi kemerdekaan pers di Indonesia, apakah berada dalam situasi yang menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, ataukah sebaliknya.
Pelaksanaan survei Indeks Kemerdekaan Pers dilaksanakan untuk memotret kondisi satu tahun terakir. Misal, survei IKP tahun 2020 menggambarkan kondisi kemerdekaan pers nasional sepanjang tahun sebelumnya, yaitu sepanjang tahun 2019 (1 Januari 2019 - 31 Desember 2019).
Sumber Data: https://data.dewanpers.or.id/
Tahun Data: 2016 - 2023
Variabel
10 Jun 2024
Bagikan
Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2016 - 2023.xlsx
Topik | ||
---|---|---|
Pemilik | Sekretariat Jenderal | |
Email Pemilik | - | |
Dataset Dibuat | 10 Jun 2024 | |
Dataset Diperbarui | 01 Jul 2024 | |
Versi | - | |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
Bagikan
Pengikut
Dataset