Indeks Kemerdekaan Pers Nasional Tahun 2016-2023

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) disajikan sebagai bagian dari upaya Dewan Pers menegakkan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang menyebutkan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Bangsa Indonesia berhak mengetahui sampai di mana posisi kemerdekaan pers di Indonesia, apakah berada dalam situasi yang menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, ataukah sebaliknya. Pelaksanaan survei Indeks Kemerdekaan Pers dilaksanakan untuk memotret kondisi satu tahun terakir. Misal, survei IKP tahun 2020 menggambarkan kondisi kemerdekaan pers nasional sepanjang tahun sebelumnya, yaitu sepanjang tahun 2019 (1 Januari 2019 - 31 Desember 2019). __Sumber Data__: https://data.dewanpers.or.id/ __Tahun Data__: 2016 - 2023 __Variabel__ 1. Tahun: menyatakan tahun pelaksanaan survei IKP, misal 2020 yang memotret kondisi kemerdekaan pers nasional sepanjang tahun sebelumnya, yaitu sepanjang tahun 2019. 2. Indeks: menyatakan nilai yang mewakili indeks kemerdekaan pers dengan tipe data numerik dan dihitung berdasarkan skala 1-100 3. Kategori : Kategori kondisi kemerdekaan pers berdasaekan selang nilai IKP (1-30 : Tidak Bebas; 31-55 : Kurang Bebas; 56 - 69 : Agak Bebas; 70 - 89 : Cukup Bebas; 90 - 100 : Bebas)

Rekapitulasi Jumlah Sengketa Informasi Publik Tahun 2010 - 2024

Jumlah sengketa informasi publik adalah banyaknya penyelesaian sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi (diputus oleh Komisi Informasi) nonlitigasi. __Sumber Data__: https://komisiinformasi.go.id/ __Tahun Data__: 2010 - 2024 __Variabel__ 1. Tahun: menyatakan tahun pendataan sengketa informasi publik dengan tipe data numerik 2. Jumlah Register : jumlah sengketa infromasi publik yang terdata dengan tipe data numerik 3. Jumlah Penyelesaian : jumlah sengketa infromasi publik yang telah diselesaikan dengan tipe data numerik

Paket Langganan Internet Mobile yang Digunakan

Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 73 Tahun 2023

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 321 Tahun 2023

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 320 Tahun 2023

Keputusan CIO Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 09 Tahun 2021

Keputusan Bersama Menkes dan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2021

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 217 Tahun 2021